Presiden SBY pada hari Senin 5/5 di Istana Negara mengatakan tentang resiko kenaikan harga BBM di depan para pemimpin redaksi, “Selalu ada resiko, ya politik, sosial dan keamanan”.
Kenaikan harga BBM sudah demikian mendesak, bukan lagi kapan tetapi berapa persen kenaikan yang dapat diterima oleh masyarakat.
Presiden SBY mengatakan : ” Tapi naik berapa. Apakah naik 20, 25, 30 atau 35 persen”.
Kenaikan harga BBM kelihatannya akan sulit dihindari. Pada Rabu 7/5 kemarin dilaporkan telah mencapai rekor baru US $ 123.93 per barrel untuk jenis Light, sweet crude untuk penyerahan Juni di pasar New York Merchantile Exchange.
Kenaikan harga minyak ini ternyata merupakan kelanjutan dari rekor harga minyak US $ 120 per barrel pada minggu lalu, akibat informasi dari The Energy Departement Energy Information Administration tentang turunnya cadangan BBM di Amerika Serikat.
Para analis mengatakan bahwa harga minyak cenderung akan terus melakukan rally. “Ini menunjukkan bahwa kondisi pasar …tidak menunjukan adanya kecenderungan bearish, ” kata Phil Flyin, analis dari Alaron Trading Corp seperti yang dikutip oleh AP.
Kenyataan ini juga menunjukkan bahwa penguatan dollar AS ternyata tidak menolong bagi penurunan harga minyak. Tetapi dilain pihak, menurunnya nilai tukar dollar AS terhadap euro dan mata uang asing lainya menyebabkan harga minyak meningkat. Kejadian kenaikan harga minyak hingga mencapai rekor terbaru ini justru terjadi pada saat dollar AS menguat.
Dancing with Risk
Pemerintah pasti belajar dari sejarah kenaikan harga BBM pada tahun 2005 lalu, bahwa kenaikan harga BBM akan memukul perekonomian rakyat. Kenaikan harga BBM akan mempengaruhi daya beli masyarakat kelas menengah bawah seperti buruh, pekerja sektor informal, petani, nelayan.
Menurut pengamat ekonomi Dr. Hamonangan Ritonga, kenaikan BBM tahun 2005, menyebabkan inflasi pada tahun itu mencapai 17.3 %. Dari inflasi sebesar 17.3 %, 10 % diantaranya merupakan dampak kenaikan BBM, sedangkan 7 % merupakan dampak faktor lainnya. Akibat kenaikan BBM tahun 2005, diperkirakan jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 50 juta orang pada bulan Maret 2006, jauh bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin tahun 2004 yang mencapai 36.1 juta orang.
Kenaikan harga BBM secara langsung mempengaruhi kenaikan harga-harga barang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM pada bulan Maret 2005 menyebabkan kenaikan harga barang pada jenis barang : padi, sayuran, hasil ternak, perikanan laut, minyak goreng, beras, gula, pertambangan, pupuk, industri baja, listrik, gas, air bersih, konstruksi, perdagangan, restoran, hotel, angkutan kereta api, angkutan darat, pelayaran, angkutan air, angkutan udara, komunikasi, keuangan dan jasa-saja lain. Kenaikan tertinggi terjadi pada angkutan darat, angkutan air, pelayaran, angkutan kereta api dan angkutan udara.
Untuk mengurangi beban rakyat miskin, pemerintah berencana memberikan kompensasi diantaranya melalui program : Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan bantuan tunai langsung. Perlu disadari bahwa program kebijakan kompensasi terhadap masyarakat miskin bukanlah suatu program pengentasan kemiskinan. Pengalaman pada waktu lalu mengatakan bahwa kenaikan harga BBM menyebabkan kenaikan barang secara permanen, sedangkan program kompensasi terhadap masyarakat miskin relatif terbatas dalam jumlah dana yang disiapkan dan dilaksanakan dalam waktu yang terbatas pula.
Tetapi perlu diperhitungkan juga bahwa kenaikan harga BBM tetap akan menimbulkan keresahan dan mungkin penolakan. Resiko terbesar yang akan dihadapi adalah terhadap perolehan suara bila Presiden SBY mencalonkan diri pada Pemilu 2009. Kenaikan harga minyak akan menyebabkan turunnya popularitas Presiden SBY.
Kampanye Gerakan Berhemat
Presiden SBY bisa saja memulai kampanye Gerakan Berhemat dengan cara yang elegan. Misal melakukan kunjungan tidak menggunakan pesawat kepresidenan, tetapi menggunakan pesawat komersil seperti yang dilakukan oleh seorang presiden dari benua Afrika beberapa tahun lalu.
Tapi yang paling diharapkan masyarakat banyak, Presiden SBY mulai banyak menggiatkan pertemuan, mendengarkan keluhan dan memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat kecil. Presiden harus menjadi contoh dalam melakukan penghematan secara nyata, dalam arti masyarakat melihat keteladanan dalam melakukan penghematan secara riil, bukan dari sekedar retorika belaka.
*****
8 Mei 2008